RSS

Kamis, 10 Juni 2010

Dana "Aspirasi": Obrolan lepas kami dan IJP

Kemaren siang, saat cuaca panas memuncak. Kami malah gayeng ngobrol lepas tentang gagasan Golkar mengenai dana "aspirasi" 15M perdapil. Obrolan ini tentu tidak bisa dijadikan sebagai referensi. Mengingat kami yg masyarakat biasa, dan beliau IJP yg seorang analis politik dan perubahan sosial CSIS, Jakarta. Dan sekarang banting stir jadi politisi pejuang. Semoga.

Anggap saja ini sebagai menu tambahan bagi kita. Semoga ada makna yg bisa diambil,walopun hanya sedikit. Obrolan ini mengambil setting tempat diwall fbnya IJP,bermula dri status IJP yg berbunyi "mereka menolak #DanaDesa 1 M per-desa, hanya krn bukan mrk yg mengajukan rencana kebijakan APBN itu. Apa krn mrk tdk punya desa\kampung? Mrk lupakan Hattanomics!..."

Erwin Chairil A
haruskah legislatif yg mengelola dana itu bang Indra?lagian istilah dana aspirasi aja udah ambigu.yg ada juga aspirasi itu dri bawah,bikin dulu programnya baru budgeting.yg sering kita sebut partisipatory budgeting.ada apa dengan GOLKAR?

Febriyan Doank
Dana Aspirasi ini merupkan gambaran kegagalan partai dalam menelurkan kader yang cerdas untuk duduk di parlemen.Tampaknya para anggota dewan itu tidak menyadari posisi mereka sebagai legislatif yang tidak memiliki hak penggunaan anggaran.Jika spirit yang diusung dewan adalah untuk mempercepat pembangunan daerah, knpa mereka tidak mengusulkan ... See Moreperubahan skema anggaran bagi hasil, karena selama ini kalau kita perhatikan,banyak item2 pajak besar yang dipegang oleh pusat, dan hanya sebagian kecil disalurkan ke daerah penghasil pajak tersebut.Terus terang saya kecewa dengan Golkar yang konon berisi orang-orang cerdas.Bang Indra mungkin bisa melakukan pencerahan kepada wakil2 dari Golkar di parlemen.

Hendra Makmur
Tergantung mekanisme pencairannya bagaimana.. kalau tetap melalui anggota DPR ya sama saja dg dana aspirasi bang..

Atmadja Joshua
Bukan menolak dana, prosedur penyaluran yg tdk sesuai dg jobdesc nya. Hal itu yg akan menyulitkan realisasi & pertanggungjawabanya. Mungkin Golkar perlu merevisi usulannya

Indra Jaya Piliang
Ya, Bro. Sebetulnya usulannya masih embrional. Mentah. Tp mrk beramai2 menolak, krn Golkar yg ajukan. Gmn mau diskusi?

Erwin Chairil A
aye siap diskusi sama Abang.tolong beri penjelasan yg bisa dipertanggungjawabkan.

Mimin Rukmini B
Bang Indra, diskusi embrio atawa menekan eksekutif? Hem, kok blunder terus ya Golkar. Padahal segerombolan intelektual dan aktivis masyarakat sipil menyerbu ke dalam. Golkar sungguh menjadi-jadi!!!

Indra Jaya Piliang
survei menunjukkan bhw rata2 anggaran rutin di tiap daerah sebesar 80%. sisanya dana pembangunan. dgn danadesa 1 milyar dan dana daerah pemilihan, alokasi anggaran ke masy jauh lbh banyak lagi.
survei menunjukkan bhw 50% lbh uang beredar di Jakarta, dgn hanya 8 juta penduduk. sebanyak 120 Juta penduduk di luar Jkt nikmati sisanya.
survei menunjukkan bhw dari 77.000 desa di Indonesia, lbh dari 80% termasuk kategori desa tertinggal, desa terkebelakang. pembangunan selama ini baru masuk ke tingkat kabutapen. dgn dana desa 1 Milyar, akan banyak yang dibangun.
itu inti gagasan Golkar. kalau anda nggak punya gagasan, hanya bisa menolak saja, mana gagasan anda?

Primdas Suhandra
Usulan cari muka, setelah malu hati terbuka belang nya dalam kasus century/pelengseran sri mulyani, kasus pajak dll...not genuine...

Indra Jaya Piliang
@Primdas, sptnya kualitas anda tergambar dlm apa yg anda tulis. Golkar tdk punya masalah dg pajak. Golkar juga tidak terkait dengan pelengseran Sri Mulyani. Emang Sri Mulyani presiden? Kalau anda mau diskusi, sampaikan argumen anda. Kalau anda mau menuduh tanpa alasan, silakan ajukan ke pengadilan. Di jaman sebebas ini masih aja pake kalimat tuduhan yang sama sekali tdk cerdas.

Erwin Chairil A
Bang Indra.saya sepakat dgn "semangat" membangunnya Golkar.tapi dari mana koq tiba2 bisa keluar angka 15 M?trus knapa harus legislator yg mengelola?bukankah kalo mau melakukan pmbangunan yg lebih baik,rubah aja regulasi2 investasinya. karena membangun scara praktis itu tugasnya pemerintah bukan?

Indra Jaya Piliang
anda jadi korban pelintiran media. siapa yg bilang anggota DPR yg mengelola? anda baca pendapat yg mana? ada sumber A-1, ada sumber A-2. makanya jgn terlalu sering nonton tipi:)

Danil Hadi
Bung IJP: hasil surveynya benar, tapi gagasan ke 2 dengan pendekatan pembagian dana setiap desa tetap tidak pas. Kenapa tidak berdasarkan kebutuhan khas setiap kabupaten yg mewakili desa2 tsb sebagai dasar gagasannya.

Indra Jaya Piliang
Desa sudah lama dibaikan. Sudah lama ringkih. Daerah2 sudah lama berjuang kearah politik anggaran. para kolonel Soekarno bahkan bikin Dewan Gajah, Dewan Garuda, Dewan Banteng, dll, utk politik anggaran yang pro daerah.
Arief Achmadi
Kalo dana 1 M /desa itu usul yg lebih bagus drpd dana aspirasi Bang..tapi latih dulu perangkat desa dalam pengelolaan administrasi keuangan..org kabupaten aja masih megap2 ngurus adm keuangan,apalagi org d desa..jngan sampe tahun depan ribuan kepala desa masuk bui lagi..

Indra Jaya Piliang
Anda pikir dana itu diurus perangkat desa? Di desa, gotong royong masih hidup. Justru anda bisa ajukan diri jadi relawan di satu desa, kan? Pastilah ada lbh dari 77.000 relawan yg kerja nanti utk awasi uang 1M ini.

Erwin Chairil A
bang Indra saya bisa menangkap smangat membangun Golkar.tapi dri tadi abang tdk menjelaskan sejelas2nya inti gagasan Golkar dri konseptual sampe operasional.jelasin dunk, karena kami juga tdk mau dipelintir2 bang IJP.salam

Primdas Suhandra
"Ya, Bro. Sebetulnya usulannya masih embrional. Mentah."

oke lah kalo begitu...pada kurun waktu yg "nyaris" bersamaan golkar mengajukan dua usulan yg "mentah"...

salut untuk wakil kita di DPR...:)

Indra Jaya Piliang
Baca www.indrapiliang.com. Tulisan Philips Jusario Vermonte. Kalau males mikir, search di internet.

Indra Jaya Piliang
Yg mentah aja anda tolak, bgmn mau diskusi yg matang?

Erwin Chairil A
bang Indra
Indra Jaya Piliang
Krn org luar lebih objektif. Kalau anda mau baca usulan Golkar, usaha sedikit: datang ke Fraksi Partai Golkar. ada byk power-point. Ratusan halaman.

Danil Hadi
Bung IJP:.....menjadi pertanyaan besar, kenapa sih setiap "jualan" nya golkar tidak laku, tidak juga di level setgab, apalagi di fb.

Primdas Suhandra
Santai saja bung Indra, saya hanya "rakyat" biasa yg senang mengamati dan sedikit "beranalisa bodoh " terhadap dunia politik yang canggih di negara kita.. :)

Saya bukan lawan, justru berharap menemukan " semangat" saya dan mungkin kawan kawan lain dalam diri seorang IJP ...

Buku anda 3 kekalahan.. adalah sebuah pelajaran berharga bagi kita semua, namun yang lebih penting lagi saya kira adalah lebih baik kalah dengan keyakinan dari pada menang dengan cara yang kurang elegan...... See More

Status anda yang kecewa dengan penolakan "mereka" dan beberapa comment disini mungkin bisa jadi satu pertanyaan ... apakah "mereka" atau mungkin anda yg keliru ?

Erwin Chairil A
objektif tdknya orang luar itu sangat relatif Bang.dan mnurut saya alibi itu tdk kontekstual.saya dimalang,tdk mungkin ke DPR.kalo abang berani mempertahankan gagasan itu,ayo dunk jelaskan dgn jelas. pake bahasa kaum ato bahasa tinggi juga ayo.saya kasian juga liat Golkar dibilang mo jadi Robin hood ato sinterklas gtu. wajar dunk orang bilang gtu, bang Indra sndiri gak berani jelasin apa sesungguhnya.


Indra Jaya Piliang
Primdas, semua org baca apa yg anda sampaikan. Anda bisa pertanggungjawabkan?

Indra Jaya Piliang
Erwin, anda mau tanya apa?

Erwin Chairil A
lha piye tho Bang IJP iki.tolong jelasin dunk mulai dri konseptual sampe operasional.anda kan jualan gagasan katanya?jangan salahkan rakyat indonesia kalo "menghukum" golkar dgn tdak mau beli jualannya.lha wong yg jualannya aja gbsa nyampekan apa yg mo dijual.

yg saya tahu ini masih terlalu cepat utk bsa dikatakan matang. masih embrio gagasan lah.

Razak Samik Ibrahim
Dear Doktor, Soal dana 1 M itu tidak ditolak tapi yang dipertanyakan kini adalah manajemen tukang sate ala DPR itu, manulak garobak awak, mamotong katupek awak, man gipeh dagiang awak juo....artinya kalau DPR sudah masuk wilayah eksekutif dan yudikatif maka sebaiknya bubarkan saja pemerintah ini dan bentuk Comitte Central ala Uni Soviet atau RRC era komunis dulu

Indra Jaya Piliang
Konsepnya: 1. Pemerataan pembangunan. Ide dasarnya teori2 developmentalisme. Dasar filosofinya: keadilan sosial (sosialisme dlm bentuk yg lbh moderen). Tujuannya: welfare state. Itu dulu anda kritik.

Erwin Chairil A
Bang Indra yg baik..kalo benar utk pemerataan pembangunan.apakah harus seperti itu caranya Bang?bukankah anggota DPR itu lebih banyak dri dapil jawa?lalu dimana konteks pemerataan pembangunannya?

Indra Jaya Piliang
2. Asas konstitusionalitas: UUD 45. Basis pemikiran: mulai dari pemikiran2 Muhammad Hatta, sampai kepada Mubyarto. Selama ini, ide dasar pembangunan pedesaan dihantam oleh ekonom2 kanan yg lebih melihat pasar sebagai faktor determinan. Sebaliknya, Hattanomics melihat desa\village sebagai satuan atau unit kesejahteraan, terutama dlm wujud koperasi desa, bank desa, infrastruktur pedesaan. Coba bung Erwin, anda mau kritik apanya?

Indra Jaya Piliang
Erwin, kasihan sekali anda. Perwakilan DPR RI itu dibuat sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan jmlh anggota dewan. 65 persen penduduk di Jawa, smtr perimbangan DPR RI, sekitar 45 persen dari Luar Jawa. Dapil Jawa pemilihnya lbh byk. Dan lg, anda pikir daerah2 di Jawa lbh makmur dari luar Jawa? Yg miskin itu jg di Jawa, contohnya Lebak, Gunung Kidul. Hari gini bicara Jawa-Luar Jawa.

Erwin Chairil A
utk yg no2 saya sepakat dengan smangat hattanomicsnya.dan turunan2 yg Bang Indra sampekan.satu pertanyaan saya. kenapa keluar angka 15 M?knapa tdk lakukan partisipatory budgeting saja. biarkan rakyat didaerah yg merancang pembangunan didaerahnya dlm bntk tawaran program.lalu ditawarkanlah budgetingnya.lha ini koq malah top down?bukannya itu logika berpikir yg aneh bang Indra?

Erwin Chairil A
boleh lah bang Indra kasian sama saya. wajar dunk saya memang masyarakat biasa. konteksnya bukan dikotomi jawa-luar jawa. tapi berasal dari premis "PEMERATAAN PEMBANGUNAN" akibatnya tetep dong akan membawa tarikan jawa-luar jawa. pertanyaan saya banyak yg belum dijawab tuh Bang Indra.

Indra Jaya Piliang
Kacau anda bung erwin. Justru model itu yg dipotong. Ini gagasan dapil adalah perlawanan atas model "participatory" pura2 lwt Muskerbang dllnya itu. Anda nunggu proposal masuk dlm mata-rantai birokrasi yg rumit. Minta jembatan, masuk perahu. Knp ada angka 15 M? Itu angka pancingan, makanya namanya politik anggaran. Mesti ada angka. Idealnya sih 100 M atau 1 Trilyun per dapil (hanya ada 77 Trilyun, krn jmh dapil DPR 77). Angka itu bisa berubah.

Indra Jaya Piliang
Pemerataan Pembangunan gak ada kaitannya dg Jawa-Luar Jawa. Tadi anda nantang, skrg koq merendah? Baca lagi apa yg sudah anda tulis.

Erwin Chairil A
oke saya balik fokus lagi ke dasar dasar yg anda sampaikan tdi.saya pengen mendalami tentang keseimbangan fiskal pusat dan daerah bagaimana dampaknya?mekanisme pengelolaan dana itu bagaimana?bagaimana memastikan tidk menyuburkan praktek percaloan?kenapa tdk merubah regulasi2 tentang investasi aja kalo memang golkar mau memeratakan pembangunan?bukannya inti masalah kita ada di birokrasi?dan bukannya itu lebih membuat mandiri masyarakat kita?

Mimin Rukmini B
Hem, Vermonte vs Pak Kris.

Indra Jaya Piliang
3. Soal bagaimana mengalirkan dana, itu sangat byk modelnya. Bisa lewat Bank Pembangunan Daerah. Masyarakat bisa ambil dana itu dg sejumlah syarat: misalnya stlh lewati musyawarah khusus, sejumlah tanda tangan, sejumlah surat, dll. Tdk akan rumit, krn sudah ada bbrp contoh penggunaan dana itu. Apalagi 15 M itu sedikit, hanya sanggup utk bangun 2-3 jembatan gantung, mslnya. Rakyatlah yg ajukan apa yg mau mrk bangun, dg catatan tak lebih dari 15 M mslnya. Bisa aja 30M, atau 45M, utk dapil yg anggota DPRnya byk. Kan 1 dapil ada 3-12 anggota DPR. Jd, satu dapil minimal dapat 45M per tahun.

Indra Jaya Piliang
Erwin, anda mau diskusi soal dana dapil atau soal investasi dan birokrasi? Fokus kalau diskusi. Msh untung sy jwb pertanyaan2 anda dg baik. Coba anda tanya org lain, bungkam mrk.

Mimin Rukmini B
Hem, rata2 anggaran rutin di tiap daerah sebesar 80%. Artinya itu uang digunakan untuk eksekutif dan legislatifnya. Entah untuk renovasi rumah dinas jabatan, beli parfum ruangan, beli mobil baru, makan, studi banding ke luar negeri. Ya memang, rakyak pantas kok diberi anggaran yang layak. Tapi siapa sih yang merancang dan mensahkan APBD? Ya, eksekutif dan legislatif. Mereka siapa sih? Ya, parpol pemenang pilkada dan pemilu legislatif. Gubrakkk!!!

Erwin Chairil A
lho bang Indra.dana dapil itu juga sangat berkaitan erat dgn masalah fiskal.seberapa mampu keuangan negara kita?itu penting banget dunk.usulan ini kan melihat estimasi penerimaan pajak yg meningkat tho?15 M 2-3 jembatan gantung?jembatan kayu,beton,baja,ato komposit Bang Indra?pake kabel apa?jangan asal bilang 2-3 dunk.oke kita perlu tau bagaimana mengenai anggaran berbasis kinerja?potensi suburnya percaloan?landasan hukumnya?dan potensi korupsi yg akhirnya melanggengkan status quo.rakyat sdah tau Bang. bahwa politikus kita lebih banyak yg numpuk harta.itu rahasia umum.

Indra Jaya Piliang
Itu hanya contoh, bung Erwin. Bisa juga di daerah industri kerupuk, dananya buat beli minyak atau buat beli kulit pembuat kerupuk. Soal fiskal, dgn adanya insentif APBN buat sektor riil dllnya (tergantung dapilnya: ada buat perahu, ada buat reboisasi hutan, ada buat irigasi, terserah forum warga dllnya), lambat laun akan hasilkan fiscal, motor makin laku, etc. Kalau anda bilang politisi korup, sy yakin anda gak ikut pemilu. Dan itu rahasia umum buat yg ngeyel spt anda. Diskusi berbelit2.

Indra Jaya Piliang
4. Landasan hukumnya: UU ttg APBN, berikut peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan kepala daerah, dllnya. Ini kan dana APBN. APBN disahkan DPR+Pemerintah dlm bentuk UU. Kalau DPR nolak RAPBN Pemerintah, yg dipakai APBN tahun sebelumnya. Anda gak lolos P-4 atau males baca 37 pasal UUD 45? Ngeyel koq kebangetan.

Erwin Chairil A
saya tidak bilang politisi bermakna secara keseluruhan lho Bang Indra. saya cuman bilang politikus kita lebih banyak yg korup.tapi saya masih tau mana yg korup mana yg tidak.itulah alasannya knapa saya masih ikutan pemilu.pertanyaan sntimentil dri saya bang Indra...tapi tolong dijawab dgn legowo.okey...apa ada skenario besar dibalik ini?ini pertanyaan dri anak muda lho ya.anak muda yg sdang belajar dri seorang Doktor politik

Indra Jaya Piliang
5. Skenario besarnya agar Golkar menang pemilu. Pertanyaan yg aneh. Mana ada partai mau kalah dlm pemilu. Kali ini anda lucu sekali:)

Erwin Chairil A
Bang Indra jawaban abang sdah lebih dari cukup utk menjawab arah "manuver" tsb. walopun kompensasinya harus dibilang lucu sekali,no worries!saya hanya butuh afirmasi saja dri apa yg dilakukan Golkar.oke,saya melihat partisipatory yg anda dan Golkar bawa lebih cenderung ke partisipatory "state", bukan partisipatory "public". dan ini jelas adalah pemikiran yg AS minded!partisipatory dan demokrasi yg "state" tapi ompong dgn konsep itu. yg namanya partisipatory itu bottom up bukan top down. ini jelas2 mengambil "semangatnya" AS, coba bandingkan dgn model partisipatorynya Brasil,india etc. saya melihat ini Legislatif pengen kuat2an dgn eksekutif. kangen masa lalu golkar yg jadi penguasa ya Bang?ini bisa jadi balik ke zaman Gusdur kalo trus dipaksakan. oya, btw waktu jadi diangkat jdi anggota dewan masih inget tupoksi dan kedudukannya dewan kan?

Indra Jaya Piliang
Erwin, anda ngomong besar, tp baca sedikit. India itu pake partisipatory budget. Juga Philipina. Argumen anda kacau. Menghayal.
~~."IJP".~~

Erwin Chairil A
haha...emang saya bilang India itu pake partisipatory budget!siapa yg tdk bilang bgitu bang?coba dibaca lagi argumen saya. anda jualan tapi g berani masarin.gmna tho?

Ilham Golkar
Intinya apa yg di lakukan GOLKAR itu tetap buat kepentingan rakyat...
Nggk usah didiskusikan sama org yg susah ngerti bung IJP....capekkk..

Erwin Chairil A
sayang pertanyaan2 mendasar saya tdak dijawab secara kontekstual. akhirnya smuanya berujung normatif. okelah kalo begitu,saya pikir rakyat sdah cerdas. menilai mana yg berjuang utk rakyat dan mana yg berjuang utk "rakyatnya".gtu kan mas ilham?

Primdas Suhandra
bertanggung jawab ? siap, kalo mau di bahas atau mungkin ada yang akan menuntut ? he he

balik ke status : "mereka" mungkin lawan politik anda, karena itu mereka mungkin akan selalu menolak anda, karena begitulah politik bukan ???

namun comment di status ini mungkin cukup mewakili saya kira...banyak yang mesti dilakukan agar "embrio" tadi cukup waktu dan proses untuk "menetas" atau di "rebus" sehingga "matang"......

jadi jangan terlalu kecewa, kalau "mereka" atau kami menolaknya...saat ini !

Indra Jaya Piliang
Huuus, kami itu jmlhnya berapa? Golkar punya 14 Juta, lho:)

Erwin Chairil A
baiklah bang Indra,selamat mematangkan embrionya. kalo anda yakin itu adl produk yg benar dan membawa kemaslahatan buat rakyat. trus perjuangkan.kalo blm bisa diterima publik, ya legowo.matur nuwun buat diskusinya...anda memang luar biasa!

Erwin Chairil A
walopun karena usulan "dana aspirasi" memcu polemik dan skrg alih ke "dana 1M perdesa via RUU desa"...hehehe hebat banget deh pokoknya Golkar.selamat tinggal status quo.


Dan tadi pagi satu psan masuk via PM dri seorang yg bernama Dwi Nugroho (Ketua Lmbaga Hukum PB PMII)..."Sy cnderung stuju dg kritik anda dg statemen IJP. Salam kenal, mski sy yunior IJP di UI tp tdk tiap stattemen dia sy stuju... Tks. Di Unbraw sy py kawan M. Komarudin, dia Teknik angkatan 99..."

4 komentar:

PakWow_Keren mengatakan...

obrolan yang panjang...

Anonim mengatakan...

siip, Kader KAMMI dan seorang kakak yang membanggakan, sebagai warga negara yang hamburadul ini, dan penuh dengan kepentingan ini, tindakan berani, kritis yang dibarengi dengan intelektual yang tinggi sangatlah diperlukan
salam kenal di dunia maya by : http://www.akhanggit.wordpress.com/

kita semua wajib mengambil hikmah dari diskusi ini, meski kita mahasiswa wajib punya capablity dalam menghadapi seorang doktor politik macam IJP

Anonim mengatakan...

Apa benar sy pernah mengirim statemen tersebut? Kalau anda cari di facebook atau google, begitu banyaknya orang yang bernama Dwi Nugroho, di PB PMII sj ada 3 orang yang bernama Dwi Nugroho, apalagi di tempat lain. Dwi Nugroho (Ketua LBH&HAM PB PMII)

buku teknik sipil mengatakan...

kren bro artikelnyaa..

Posting Komentar